Ego Sektoral, Korbankan Rakyat Maluku

AMBON, INFO BARU--Ego sektoral pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun antara Pemerintah Provinsi Maluku dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, pada akhirnya mengorbankan rakyat.

Hal demikian dikatakan Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Maluku, Richard Rahakbauw kepada wartawan belum lama ini.

Rahakbauw menyatakan, koordinasi lintas sektoral di berbagai tingkatan sangat penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan sarana infrastruktur dasar, seperti jalan dan jembatan, guna membuka keterisolasian di wilayah ini.

Ia menuturkan, di Provinsi Maluku masih ada sejumlah wilayah yang terisolasi lantaran belum dibangun sarana infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan yang representatif.

Upaya pemerintah membuka keterisolasian ini juga, kata Rahakbauw, masih terbentur peraturan perundang-undangan tentang status jalan dan lemahnya koordinasi antara Pemprov dengan Pemkab/Pemkot.

"Adanya ego sektoral dari masing-masing SKPD, sehingga menyebabkan rakyat menjadi korban. Hal ini terjadi karena koordinasi belum berjalan baik," katanya.

Menyikapi masalaha yang dimaksudkannya tersebut, fraksi Golkar meminta agar Pemda Provinsi dapat memperjuangkan peningkatan status sejumlah ruas jalan di sembilan kabupaten/kota di Maluku.

Ditambahkan, peningkatan status jalan maupun membuka jalan baru di sejumlah daerah terisolasi itu sangat strategis untuk pembentukan kawasan pertumbuhan ekonomi baru, termasuk akan meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat ke depan.

Sejumlah ruas jalan yang perlu diperjuangkan pemerintah daerah diantaranya jalan lingkar Kei Besar di Kabupaten Maluku Tenggara (Malra), jalan trans Yamdena yang menghubungkan Tanimbar Utara dengan Tanimbar Selatan di Maluku Tenggara Barat (MTB), serta jalan lingkar Pulau Babar di Maluku Barat Daya (MBD), termasuk pembangunan jembatan Pulau Fair yang menghubungkan Kota Tual dengan Kabupaten Malra.

Berikutnya, Pemprov juga diminta agar memperjuangkan peningkatan status jalan yang menghubungkan Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan (Bursel), menjadi ruas jalan trans nasional, serta peningkatan status jalan lingkar Gorong, lingkar Kesui-Wakate di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT).

Program seperti ini, kata Rahakbauw, harus diperjuangkan ke Pemerintah Pusat (Pempus), agar target Pemerintah Daerah (Pemda) yang difokuskan melalui peningkatan infrastruktur transportasi penggerakan orang, barang dan jasa ke pusat-pusat kegiatan ekonomi, bisa berjalan maksimal sesuai taraf hidup ekonomi masyarakat. (MAS)