Poipessy: Tambatan Perahu di SBB tak Tepat Sasaran

AMBON, INFO BARU--Upaya Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat (Pemkab-SBB) melalui Dinas Perhubungan (Dishub) dalam membangun infrastruktur sarana dan prasarana angkutan laut di tahun 2013 lalu, ternyata tidak sepenuhnya mendapat respon positif dari masyarakat.

Program Dishub SBB untuk pembangunan Tambatan Perahu di empat lokasi ini menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2012 senilai Rp. 3,2 miliyar. Namun dalam pembangunannya, dinilai tidak tepat sasaran.

Selain tidak tepat sasaran, anggaran pembangunan Tambatan Perahu disinyalir ada praktek penyunatan, sehingga tidak sesuai dengan bastek yang sudah ditentukan.

Empat titik lokasi pembangunan Tambatan Perahu Motor dan Speadboat yang diprogramkan Dishub SBB itu, yakni, Desa Kamariang, Kecamatan Kairatu, kemudian Desa Long, dan Kawa Pohon Batu, Kecamatan Piru serta Desa Loki, Kecamatan Huamual Depan.

Tiga dari empat lokasi pembangunan Tambatan Perahu motor dan speadboad ini, dinilai tidak tepat sasaran, lantaran bentuk dan startegisnya tidak masuk dalam ketegori sentral penghubung.

Bentuk ketidakpuasan warga tersebut, disampaikan secara tertulis oleh Mollucas Institute ke Redaksi Info Baru, Selasa (28/1) kemarin.

Menurut Koordinator Mollucas Institute, Asman Poipessy, pada dasarnya masyarakat tidak mempermasalahkan dugaan penyalagunaan anggaran dalam program tersebut. Mereka justru lebih senang, hanya saja pembangunan Tambatan Perahu itu tidak tepat sasaran.

“Artinya, jika pemerintah SBB beritikad baik untuk mempermudah akses transportasi warga, khusunya angkutan laut maka harus menyoroti lebih dulu wilayah-wilayah mana, yang harus menjadi sentral penghubung, bukan asal membangun,” terangya.

Dikatakan, pada dasarnya masyarakat SBB merseponi pembangunan tersebut, namun ketika mencermati persoalan yang ada, mereka sangat menyesalkan, kenapa pembangunan Tambatan Perahu itu tidak dibangun di daerah-daerah, yang menjadi sentral penghubung dari tempat satu ke tempat yang lain.

“Tambatan Perahu itu mengapa tidak dibangun di daerah-daerah yang membutuhkanya, seperti di Pelita Jaya dan Masika Jaya. Untuk dikatahui dua wilayah ini selain menjadi pusat transportasi, juga sering menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD) bagi SBB,” Tuturnya.

Poepessy meminta, pihak Dishub SBB agar di tahun 2014 ini, anggaran yang sudah dialokasikan dari DAK sekitar Rp3,7 milyar pada tahun 2013 lalu, dapat diprioritaskan untuk dua tempat tersebut.

“Jikalau program pembangunan Tambatan Perahu itu masih berkelanjutan, maka Pelita Jaya dan Masika harus diprioritaskan,” desaknya.

Terlepas dari persoalan tersebut, Poipessy meminta kepada Badan Pemeriksa keuangan (BPK) untuk mengaudit pengelolaan anggaran di SBB sebagaiman laporan-laporan yang berkembang di masyarakat, bahwa ada penyalagunaan anggaran di sana-sini, termasuk di Dinas perhubungan SBB.

Untuk diketahui, dari ke empat lokasi pembangunan ini hanya di Desa Kamariang, yang dinilai tepat sasaran, sementara ditiga lokasi yang berbeda, samasekali tidak memberikan kontribusi apa-apa bagi masyarakat dan daerah. (TWN)