KKP-Pemkab SBB Gelar MoU LIN

AMBON, INFO BARU--Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI bersama Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Kamis (20/3) kemarin, menggelar Memorandum Of Understanding (MoU). MoU ini dilakukan dalam rangka mendukung upaya Pemerintah Provinsi Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN).

Penandatangan MoU oleh Sekjen KKP RI, Ir Syarief Widjaja PhD FRINA dan Bupati SBB, Jacobus Puttileihalat ini, berlangsung di Gedung Mina Bahari I KKP RI. Turut menyaksikan penandatanganan tersebut, seluruh pejabat esselon I dan II di KKP.

Jacobus Puttileihalat mengatakan, penandatanganan kerjasama ini bertujuan mendukung Provinsi Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional. "Untuk mendukung Maluku sebagai LIN, maka Kementerian telah menetapkan Kabupaten SBB sebagai Kawasan Ekonomi Khsusus (KEK) kelautan dan perikanan. Ini semua tertuang dalam MoU yang baru saja kita gelar itu," katanya kepada wartawan, Kamis (20/3) kemarin.

Puttileihalat menjelaskan, penetapan yang dilakukan itu bukan tanpa proses, karena sebelumnya, Menteri KKP telah menugaskan Staf Ahli Menteri, Bidang Pengelolaan Sumber Daya Perikan, Dedy H Sutisna ke SBB untuk melihat secara langsung potensi yang ada di sana.

Puttileihalat mengatakan, KEK kelautan dan perikanan, ini mengikat seluruh jajaran, baik yang ada di KKP RI maupun Pemkab SBB. "Ruang lingkup kerjasama yang tertuang dalam MoU tersebut, yakni pengelolaan perikanan tangkap, peningkatan produksi perikanan budidaya, pengembangan penyelenggaraan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, peningkatan nilai tambah produk hasil laut dan perikanan, pengembangan kesehatan ikan, mutu dan hasil perikanan, peningkatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pengembangan kawasan ekonomi khusus kelautan dan perikanan, pengembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), serta pemanfaatan sarana dan prasarana perikanan," jelasnya.

Pembangunan KEK bidang kelautan dan perikanan, tidak hanya melibatkan Dinas Kelautan dan Perikanan saja, tetapi melibatkan Dinas Perindusterian dan Perdagangan, Dinas Koperasi, Dinas PU, dan Dinas Kesehatan.

Puttileihalat juga mengatakan, kementerian akan segera menindaklanjuti penandatanganan MoU tersebut. "Kerja sama ini akan segera terwujud, dan dalam waktu dekat Pak Menteri KKP, Sharif Cicip Sutarjo, akan berkunjung ke SBB. Ini merupakan bukti keseriusan KKP mewujudkan Maluku sebagai LIN," jelasnya.

Dalam acara penandatangan MoU antara Pemkab SBB dan KKP, hadir juga Gubernur Maluku Utara, Bupati Halmahera Timur dan Walikota Ternate.

"SBB adalah contoh yang nantinya akan diikuti daerah lain, khususnya yang ada di Maluku Utara. Dalam proses penandatanganan itu juga dihadiri Gubernur Maluku Utara, Bupati Halmahera Timur dan Walikota Ternate,” ungkapnya. (TWN)