Pemerintah-Aparat Keamanan Harus Proaktif Atasi Bentrok Antar Warga
AMBON, INFO BARU--Bentrokan yang kerap melibatkan warga antar kampung di Maluku, Pemerintah dinilai kurang proaktif menanganinya secara komprehensif.
Dalam bulan ini sudah empat kampung atau negeri adat di Maluku yang terlibat bentrokan yakni, Minggu (4/8) warga di kecamatan Leihitu kabupaten Maluku Tengah yakni Negeri Lima dengan Seith, dan Senin (4/8) warga Iha dan Luhu kecamatan Huamual kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) juga terlibat bentrokan serupa hingga jatuh korban jiwa, puluhan luka-luka.
Khusus bentrokan yang melibatkan warga negeri Iha dan Luhu pada Senin (4/8), kini menjadi sorotan publik.
Direktur Lembaga Kajian Strategis Peduli Masyarakat (LKS-PM), Erik Rumluan, yang diwawancarai terkait bentrokan antar warga yang marak dan mudah meletus di Maluku mengatakan, hal itu terjadi lantaran Pemerintah kurang proaktif melakukan perdamaian yang komprehensif atau totalitas.
Menurutnya, kasus semisal bentrokan yang melibatkan warga Iha dan Luhu yang diduga atau dipicu kematian Hasan Payapo salah satu warga Luhu yang ditemukan terapung di pesisir laut depan Desa/Negeri Iha beberapa hari yang lalu, seharusnya dapat diantisipasi oleh pihak Kepolisian kaitannya menyampaikan hasil outopsi kepada keluarga korban.
Alasannya, bentrokan itu diduga terjadi karena keluarga korban mencurigai kematian Hasan Payapo tidak wajar, sehingga kemungkinan mengundang rekasi warga Negeri Luhu dan puncaknya pada Senin (4/8), warga Iha-Luhu akhirnya terlibat bentrokan hingga merenggut nyawa dan luka-luka serta korban materi di tengah kedua belah pihak.
Belajar dari pengalaman tersebut sebagai antisipasi dini, Erik menyarankan, harus ada pengamanan ekstra ketat dilakukan aparat keamanan secara komprehensif.
Ia menilai aparat keamanan di daerah setempat kurang tanggap sehingga bentrokan antar warga kedua negeri di kecamatan Huamual kabupaten Seram Bagian Barat itu, dengan sendirinya mudah pecah.
Menyinggung soal penanganan konflik sebagai langkah antisipasi dan perdamaian yang mesti dilakukan pemerintah seperti apa, ditanya demikian Erik menyarankan, khususnya Pemerintah Kabupaten SBB dalam hal ini bupati Jakobus F Puttileihalat, wajib proaktif melakukan pendampingan secara berkesinambungan terhadap warga kedua negeri yang terlibat konflik.
Menurutnya, upaya perdamaian yang harus dilakukan Pemkab SBB bukan sekedar dengan jalan makan Patita. Namun, Pemkab SBB harus mempertemukan warga Iha dan Luhu untuk duduk bersama membicarakan maslaah tersebut sekaligus mencarai akar masalah konflik dimaksud.
“Ini tanggung jawab Pemkab SBB sekaligus bisa memfasilitasi upaya perdamaian warga kedua negeri,” tegasnya.
Lantas apa bentrokan yang terjadi antar warga negeri Iha dan Luhu ada unsure politik, ditanya demikian Erik mengatakan hal tersebut tidak nampak.
“Kalau dibilang ada kepentingan politik dibalik bentrokan warga Iha dan Luhu, saya kira kemungkinan hal itu tidak ada. Itu tanggung jawab Pemkab SBB termasuk aparat keamanan agar bisa mengungkap motif bentrokan dimaksud,” tandasnya.
Selain itu, mantan Ketua BEM IAIN Ambon ini juga mengingatkan aparat keamanan agar segala bentuk tindakan kriminalitas, apalagi bentorkan antar warga, penegakan hukum wajib dilaksanakan. Sehingga pihak-pihak yang merasa dirugikan atau korban dapat merasa puas.
“Saya yakin sungguh perlahan konflik antar warga itu dengan sendirinya akan selesai maka penegakan hukum harus dilakukan agar memebrikan efek jera kepada para pelaku termasuk peringatan bagi warga kampung lainnya di Maluku,” cetusnya. (MAS)
